Antrean panjang BBM, kelangkaan LPG 3 kilogram, pemadaman listrik, hingga
krisis air bersih akibat kemarau di Sulawesi Selatan saat ini tidak boleh lagi
dipandang sebagai sekadar gangguan teknis yang terpisah. Ini adalah satu krisis
yang saling terkait, semuanya muncul bersamaan di wilayah dan waktu yang sama,
sehingga kemungkinan besar punya akar masalah yang sama pula. Dan yang paling meresahkan
adalah kenyataan bahwa semua masalah itu terbuka di saat yang bersamaan dan menghantam
banyak orang. Di Makassar hari ini, bertahan hidup membutuhkan lebih dari
sekadar kerja keras, tetapi juga membutuhkan keberuntungan.
Mari kita mulai dari yang paling kasatmata: BBM bersubsidi langka. LPG 3
kilogram yang selama ini menjadi andalan dapur jutaan keluarga kelas bawah menghilang dari rak pengecer. Ketua Pengda
JMSI Sulsel, Ilham Husen, menyebut kondisi ini sebagai "yang paling
parah sepanjang Indonesia merdeka." Pertamina Patra Niaga Regional
Sulawesi menjawab dengan pernyataan bahwa stok aman dan distribusi sudah
dipercepat hingga 130 persen dari angka normal. Tapi antrean tidak juga hilang.
Di SPBU Jalan AP Pettarani, Gubernur Andi Sudirman yang turun sidak menemukan
empat nozzle hanya dioperasikan satu orang. Ditemukan pula indikasi pengisian
berulang dan dugaan modifikasi tangki kendaraan. Ada yang tidak beres dalam
rantai ini dan selisih antara klaim resmi dengan kenyataan di lapangan bukan
selisih kecil. Ini selisih yang bernilai jutaan liter, yang entah mengalir ke
mana, sementara di luar SPBU orang masih berdiri menunggu di bawah terik
matahari.
Belum selesai soal BBM dan LPG, krisis berikutnya datang dari arah lain.
Pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Selatan semakin
sering dan semakin lama. Sektor energi kita belum cukup kokoh untuk menanggung
beban puncak yang terus tumbuh, sementara infrastruktur pembangkit tidak
diperbarui dengan kecepatan yang sepadan. Di sisi lain, kemarau panjang
menggerus debit air di sungai dan waduk, memukul ketersediaan air bersih bagi
jutaan warga. Ini bukan bencana alam semata, kemarau adalah siklus yang sudah
bisa diprediksi. Yang gagal bukan alamnya, tetapi antisipasi kita terhadapnya.
Ketika BBM langka, LPG hilang, listrik padam, dan air mengering dalam waktu
yang hampir bersamaan, maka yang sedang kita saksikan bukan serangkaian musibah
yang kebetulan berdatangan melainkan satu krisis tata kelola yang sudah lama
menyimpan retakan dan akhirnya pecah sekaligus.
Sebagai mahasiswa ilmu politik, kami membaca situasi ini bukan semata
sebagai persoalan teknis energi. Kami membacanya sebagai pertanyaan tentang
kehadiran negara. Negara hadir bukan hanya ketika membangun jalan atau
meresmikan Gedung, negara hadir ketika rakyatnya bisa memasak, bisa bekerja,
bisa tidur dengan lampu menyala, dan bisa minum air yang bersih. Ketika empat
kebutuhan dasar itu runtuh dalam waktu bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal
teknis distribusi atau kapasitas pembangkit. Pertanyaannya adalah: di mana
prioritas negara selama ini? PMII Cabang Gowa sudah mempertanyakan hal yang
paling sederhana namun paling menohok: “Kami mempertanyakan klaim Pertamina
bahwa stok BBM aman. Kalau benar aman, maka Pertamina harus menjelaskan secara
terbuka mengapa masyarakat masih mengantre panjang, mengapa sejumlah SPBU
mengalami kekosongan, dan di titik mana distribusi BBM mengalami persoalan?” Pertanyaan
itu belum dijawab dengan sungguh-sungguh. Sidak gubernur penting, surat edaran
bupati penting tetapi semua itu baru berarti jika diikuti dengan penyelidikan yang
serius terhadap dugaan penyelewengan distribusi, transparansi data yang bisa
diakses publik, dan sanksi nyata bagi siapa pun yang mengambil keuntungan dari
kelangkaan yang menyengsarakan ini.
Makassar adalah kota metropolitan. Ibu kota dari seluruh Indonesia Timur.
Pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh,
bukan menjadi cerita peringatan. Jika di kota sebesar ini saja rakyat harus
berjam-jam mengantre bahan bakar, duduk dalam gelap, dan mencari air bersih
seperti di tengah bencana, lalu apa yang sedang kita banggakan? Krisis energi
di Sulawesi Selatan bukan nasib. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kebijakan
yang dibuat atau tidak dibuat selama bertahun-tahun. Dan seperti semua pilihan,
ia bisa diubah asalkan ada yang cukup jujur untuk mengakui bahwa ada yang
salah, dan cukup berani untuk memperbaikinya. Kami, mahasiswa, tidak akan
berhenti mengingatkan.
Penulis: Nanda Pratiwi (Humas)
